Susunan dan Kedudukan

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dimana Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Untuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/ Kota yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU. Begitu pula dengan pengisian jabatan dalam struktur organisasi sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing melayani KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
7. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.